DKI Jakarta kembali
terendam banjir. Sejumlah kawasan Ibukota tergenang air dengan ketinggian
bervariasi. Mulai dari sekitar 30 cm sampai sekitar 2 meter. Namun bila
dibandingkan, banjir pada 2014 ini dinilai tak separah 2013. Kepala Bidang
Informatika BPBD DKI Jakarta Edy Junaedy menyatakan, banjir di Jakarta pada
2014 tidak seluas dibanding 2013. Hal ini lantaran ada upaya dari Pemerintahan
Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang membuahkan hasil dan memberikan kontribusi
untuk mengurangi banjir di ibukota. "Tak separah dibanding tahun lalu
berkat kinerja pemerintah DKI. Sekarang ini sudah ada perbaikan lama dari
pemerintah Gubernur DKI (Jokowi). Durasi banjir lama tapi tidak seluas tahun
lalu. Meskipun intensitas hujan tahun ini lebih banyak, tapi kawasan yang
terendam tak seluas tahun lalu," kata Edy Junaedy saat dihubungi Liputan6.com di
Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Dia menjelaskan, sistem
drainase atau saluran air di Ibukota saat ini sudah lebih baik dari tahun
sebelumnya. Hal itu terbukti dari berkurangnya titik banjir di Ibukota. Kawasan
Thamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat pun tak terendam seperti 2013. "Kawasan
Thamrin Sudirman 17 Januari lebih baik. Sekarang sudah nggak banjir seperti
dulu," ujar Edy. Menurut dia, beberapa program yang dilakukan Jokowi dalam
mengatasi banjir telah memberikan kontribusi dalam mengurangi banjir dan
dampaknya. Misalnya saja pengerukan Waduk Pluit. Begitu juga dengan
berfungsinya 6 pompa air Waduk Pluit saat ini dibanding hanya ada 2 pompa yang
berfungsi pada tahun lalu. Selain itu, kinerja Satuan Petugas (Satgas) Jalan
Rusak dan Satgas Banjir DKI Jakarta saat ini yang lebih sigap dibanding tahun
lalu. Dia menilai, Satgas lebih cepat bertindak untuk memperbaiki tanggul dan
jalan rusak.
Banjir tampaknya menjadi
beban berat bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk diselesaikan. Buktinya,
sebelum rapat membahas banjir dengan sejumlah kepala daerah di kawasan
penyangga Jakarta, Jokowi langsung tepuk jidat. "Pusing saya ngebahas ini
(banjir-red)," ucap Jokowi kepada Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan
pejabat lainnya sesaat sebelum pertemuan dimulai di pos mercu Bendung
Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Senin (20/1/2014) pagi. Ucapan Jokowi
langsung disambut tawa pejabat lainnya yang hadir dalam pertemuan itu. Selain
menteri dan gubernur, hadir juga Kepala Wilayah Sungai Besar Ciliwung - Cisadane T Iskandar, Sekjen Kementerian PU Agus Wijanarko, Wali Kota Bogor Diani
Budiarto, Bupati Bogor H Rachmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul
Shomad, dan pejabat dari Pemkot Tangerang.
Hadir dalam pembahasan
soal banjir, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor H Rachmat Yasin,
wakil Wali Kota Depok, pejabat dari Pemkot Tangerang dan sejumlah pejabat dari
Kementrian PU. Hingga saat ini, pertemuan masih berlangsung secara tertutup.
Sejumlah wartawan baik cetak maupun elektronik mencoba mencuri kesempatan untuk
mendengar isi pertemuan lewat kaca jendela di pos tersebut. Sementara itu hujan
kembali turun di kawasan Katulampa, Bogor Timur. Hujan dengan intensitas
sedang. Sedangkan, debit air ciliwung yang terpantau di mercu bendung katulampa
setinggi 70 centimeter atau siaga 4.
Walaupun mengaku pusing,
Jokowi optimistis dapat menyelesaikan masalah banjir. Keyakinan ini karena dia
mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Banten, dan pemerintah
pusat. "Ini (pembangunan bendungan) akan mengurangi air yang masuk ke
Jakarta sekitar 40 persen," ujar Jokowi. Ia menambahkan, penanggulangan
banjir di Jakarta akan lebih masif dengan adanya normalisasi sungai dan waduk
yang ada di Ibu Kota. "Tetapi, nanti apabila normalisasi sungai waduk
dilakukan, insya Allah akan bisa mengurangi banjir dan di Jakarta,"
katanya.
Dari hasil rapat
koordinasi itu ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan struktural,
non-struktural, dan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan struktural,
menurut Ahmad Heryawan, dengan membangun waduk, yakni di Sukamahi di Kecamatan
Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, satu lagi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat. Kemudian, membuat sodetan di Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dan
ke Sungai Cisadane, revitalisasi situ-situ sebelum ke Jakarta dan normalisasi
Ciliwung dan Cisadane. Ditambah juga oleh konvervasi Ciliwung-Cisadane dan
lain-lain.
Adapun langkah non-struktural
yaitu akan dibuat penghijauan di daerah aliran sungai, dengan memberi jarak 20
meter terhadap permukiman warga serta penertiban Sungai Ciliwung. Kemudian
ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan sampah berbasis masyarakat,
gerakan Ciliwung bersih, serta gerakan menanam 1 miliar pohon di daerah aliran
Ciliwung dan Cisadane. Untuk kesepakatan non-struktural maupun pemberdayaan
masyarakat akan menjadi otoritas sepenuhnya pemerintah daerah masing-masing,
yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Korban
Terkait korban jiwa, Edy
mengaku belum bisa membandingkan. Sebab pihaknya masih dalam proses mendata
korban, di samping belum selesainya musim hujan di Indonesia. "Tahun
2013 korban meninggal ada 38. Korban pengungsi tercatat pada 19 Januari, yakni
84 ribu orang. Namun untuk tahun ini, saya belum bisa memastikan,"
jelasnya.
Berdasarkan data Pusat Kendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops) BPBD DKI, hingga Sabtu 18 Januari 2014, tercatat 7 warga meninggal dunia selama musibah banjir melanda Ibukota pada 2014. Data yang kita terima saat ini menunjukkan ada 7 korban banjir yang meninggal dunia. Penyebabnya sakit, tenggelam karena terpeleset atau terjatuh, hingga kesetrum. Korban yang ketujuh belum bisa kita publikasikan karena masih proses identifikasi kepolisian," ungkap Kepala Seksi Informatika dan Pengendalian BPBD DKI Bambang Surya Putra saat dihubungi di Jakarta.
Seluruh warga DKI Jakata
berharap agar bencana banjir ini dapat ditanggulangi/dicegah, paling tidak
dikurangi agar tidak semakin parah. Dari saya, agar Pemprov DKI Jakarta
melakukan kinerja semaksimal mungkin agar dapat mengurangi atau mencegah
terjadinya bencana banjir, agar Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemprov DKI
Jakarta tidak dinilai buruk kinerjanya oleh masyarakat.
SUMBER :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar